Dari usaha keras kepanitian itu dibentuklah Yayasan Universitas Riau, maka lahirlah perguruan tinggi ini yang kelak diberi nama Universitas Riau dengan Surat Keputusan Yayasan Universitas Riau No.02/KPTS/JUR/62 Tanggal 25 September 1962, selanjutnya diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 tanggal 20 September 1963 yang berlaku sejak 1 Oktober 1962. Pada saat itu unversitas ini mempunyai dua fakultas, yaitu:
- Fakultas Ketataniagaan dan Ketatanegaraan
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Satu tahun berikutnya dibuka pula dua fakultas baru, yakni:
- Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam
Kemudian pada tahun 1964 didirikan: Fakultas Perikanan, sehingga lengkaplah UNRI sebagai sebuah universitas dengan dua fakultas eksakta dan tiga non-eksakta.
Pada tahun yang sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memisahkan diri dan menjadi IKIP Jakarta Cabang Pekanbaru. Namun empat tahun kemudian (1968) kembali bergabung dengan Universitas Riau dan dilebur menjadi dua fakultas, masing-masing Fakultas Keguruan dan Fakultas Pendidikan, sehingga saat itu Universitas Riau memiliki enam fakultas.
Tahun 1981 dibuka pula Fakultas Non Gelar Teknologi (FNGT) dengan Jurusan Penyuluhan Pertanian dan Teknik Sipil, yang merupakan cikal bakal Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik. Dua tahun berikutnya Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan disatukan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tahun 1991 FNGT ditutup dan dibuka Fakultas Pertanian dan akhimya pada tahun 1994 berdirilah fakultas yang ketujuh, yaitu Fakultas Teknik.
Lembaran sejarah perguruan tinggi ini mengalami perubahan-perubahan, baik struktur dan bentuk maupun personalnya. Sejak berdiri (1962) hingga 1978, UNRI memakai sistem presidium. Tercatat tokoh-tokoh yang pemah duduk sebagai ketua presidium :
1. Brigjen. H. Kaharuddin Nasution (1962-1967).
2. Brigjen. H. Arifin Achmad (1967-1978).
Sejak 1978 hingga 1980 Unri dapat dikatakan sebagai masa peralihan dari sistem presidium kepada sistem rektor. Syahdan, ditunjuklah Drs. H.M.Farid Kasmy sebagai pejabat sementara Rektor UNRI. Baru tahun 1980 Unri mempunyai rektor definitif berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.148/M/1980.
Tercatat sebagai Rektor UNRI, yaitu:
1. Prof. Dr. Muchtar Lutfi (1980-1984, 1985 – 1989)
2. Prof. Drs. M. Bosman Saleh, MBA (1989 – 1993)
3. Dr. Mohammad Diah, M.Ed. (1993 – 1997).
4. Prof. Dr. Muchtar Ahmad (1997 – 2001, 2002 – 2006)
5. Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS. (2006 – 2010, 2010 – 2014)
UNRI senantiasa memainkan peranan menggalakkan pembangunan, memberikan sumbangan perkembangan sosial, ekonomi, dan intelektual, untuk kemajuan bangsa. UNRI juga melibatkan diri dalam proyek-proyek kemasyarakatan, baik dilakukan sendiri maupun menggalang kerja sama dengan pemerintah dan swasta.
UNRI Resmi Menyandang Status BLU
Kerja keras tim task force Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Riau (UR) membuahkan hasil. Setelah satu tahun lebih menyiapkan proposal BLU dan melakukan presentasi dihadapan Kementrian Mentri Keuangan RI, pada akhir tahun 2009 kemarin, ternyata dari evaluasi Mentri Keuangan RI, UR berhak berubah status menjadi Badan Layanan Umum. Keputusan Mentri Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor 33/KMK.05/2010 tertanggal 26 Januari 2010 UR menyebutkan telah ditetapkan status BLU kepada Universitas Riau.
Terhadap telah dikeluarkannya SK BLU tersebut, Pembantu Rektor II Universitas Riau DR Yanuar MSi kepada KORAN RIAU mengatakan, status BLU UR ini full 100 persen maka dari itu harus melakukan perubahan-perubahan terutama dalam sistem pengelolaan keuangan, yang sebelumnya mengacu kepada Rancangan Kegiatan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA-KL) menjadi Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
“Saat ini UR masih mengacu kepada RKA-KL, akan tetapi pasca-keluarnya SK KMK tersebut, pada 26 Januari 2010 kemarin, paling tidak, dalam triwulan kedua, atau tepatnya, bulan April 2010 RKA-KL yang UR sudah susun dikonversikan menjadi RBA,” sebut Yanuar, Senin (1/2) disela-sela pelantikan Dekan FMIPA terpilih Prof DR Adel Zamri MS DEA dan para Pembantu Dekan Hukum UR digedung rektorat UR lantai IV.
Kata Yanuar, dalam perubahan status ini UR sendiri telah melakukan berbagai pesiapan-persiapan, terutama persiapan SDM-SDM pegawai yang membidangi keuangan dan bendahara baik di Rektorat sendiri maupun ditingkat fakultas dan lembaga-lembaga yang ada di UR. Mereka dilatih melalui workshop-workshop tentang tata kelola keuangan RBA.
Akan tetapi, mantan Pembantu Rektor IV UR ini mengatakan, perlu diingat, dengan beralihnya UR menjadi BLU, UR harus menyiapkan strategi tata kelola yang meliputi; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian (assurance) layanan pendidikan. Disamping itu juga peningkatkan kualitas SDM, sistem dan layanan tata kelola, sarana dan prasarana.
“Tujuan dari tata kelola itu adalah; meningkatkan akuntabilias, kapabilitas, profesional dan kemandirian dengan harapan terciptanya pelayanan staf administratif yang profesional, staf administratif memiliki kapabilitas, tata kelola penyelenggaraan yang akuntabel dan Kemandirian penyelenggaraan layanan pendidikan,” kata Yanuar.
Oleh karena itu, kata Yanuar sejak berubah status UR menjadi BLU tidak ada kata mundur untuk UR dalam menjalankan BLU menuju good governance, meskipun semuanya terjadi begitu cepat dan mendadak banyak yang terkejut. “Kita optimis dapat menghadapinya walapun dengan kondisi saat ini yang begitu mendesak, dan kita yakin kita mampu,” sebut Yanuar optimis.
“Dan Keberhasilan dalam menggapai sesuatu, apapun bentuknya, termasuk kualitas UR yang ingin dicapai ditentukan oleh manajemen tata kelola yang baik dan kesadaran serta didukung oleh semangat kebersamaan,” katanya lagi seraya memberikan motivasi.
0 komentar:
Posting Komentar